Mudik dan E-KTP

Sekitar dua minggu yang lalu, Ibu meneleponku memintaku supaya pulang ke Madiun. Wah, padahal aku belum ada rencana pulang dalam waktu dekat. Dan pekerjaanku masih banyak. Kalau aku pulang, akan banyak waktu yang terpotong di perjalanan. Belum lagi capeknya. Aku tak ingin bercapek-capek kalau sedang banyak pekerjaan. Walaupun bisa membawa pulang pekerjaan, biasanya tak bisa bekerja dengan maksimal.

Tapi Ibu bilang, ini urusan e-ktp.
Wah, e-ktp sudah sampai Madiun, ya?

Aku memang masih ber-KTP Madiun walaupun tiga tahun terakhir ini tinggal di Jakarta. Sengaja aku tidak pindah KTP, karena pak RT di tempat tinggalku dulu (di Klender) mematok tarif Rp 250.000 untuk mengurus KTP baru. Aku mau mengurus sendiri tidak boleh. Katanya, “Sama saja, nanti di kelurahan akan dimintai uang juga.” Jadi, Pak RT tak mau memberiku surat jalan. Ya sudah. Aku urung pindah KTP. Menurutku, itu sudah termasuk korupsi. Kalau aku membayarnya, berarti aku menyetujui tindakannya. Selain itu di tempat tinggalku yang sekarang, kata beberapa tetangga, Pak RTnya juga sama matrenya. (Aku heran, kenapa di ibu kota ini untuk mengurus KTP saja mesti berhadapan dengan “preman” ya?) Akhirnya aku tetap ber-KTP Madiun saja. Toh sejak awal aku tidak berniat menghabiskan sisa hidupku di ibu kota. Jadi masih akan pindah-pindah.

Sebenarnya aku ingin menunda untuk urusan e-ktp ini. Tetapi kupikir, daripada ribet di kemudian hari, aku sendiri yang repot. Selama bisa menghindari berurusan dengan pemerintah, sebaiknya tidak cari masalah kan? Akhirnya aku pun pulang.

Akhirnya Jumat tanggal 14 lalu aku pulang ke Madiun. Dari Jakarta pukul 15.00 naik kereta Senja Kediri. Keretanya bersih, dan walaupun kereta bisnis pedagang tidak ikut terus dalam kereta. Pedagang hanya masuk kalau kereta berhenti di stasiun besar. Lagi pula berhentinya tidak lama. Setelah kereta jalan, para pedagang itu pun turun. Ini berbeda dengan kereta bisnis jurusan ke Jogja. Dalam kereta bisnis ke Jogja biasanya pedagang masuk dan ikut terus dalam kereta sepanjang perjalanan. Tidak nyaman. Dan kurasa ini mengganggu keamanan kereta.

Aku sampai Madiun hari Sabtu pukul 02.30 dini hari. Sampai di rumah langsung tidur lagi. Pagi aku bangun, badanku pegal-pegal. Duh, begini deh kalau naik kereta malam. Tidurnya tidak nyenyak. Aku lalu bilang ke ibuku mau jalan-jalan pagi. Ibu lalu menjawab mau menemaniku jalan-jalan. Oke deh. Ibu lalu mengajakku jalan sampai Lapangan Gulun. Kira-kira 15 menit jalan kaki dari rumah. Ternyata lapangan Gulun ini sekarang jadi lapangan yang dipakai untuk jalan kaki masyarakat. Cukup ramai juga. Kebanyakan yang jalan kaki adalah orang yang sudah berumur. Ada juga kakek-kakek yang sedang belajar jalan lagi (tampaknya habis kena stroke). Di salah satu sisi lapangan ada bagian yang diberi batu kerikil, semacam untuk pijat refleksi. Dan di situ cukup banyak orang memakainya. Setelah kira-kira 30 menit jalan keliling lapangan, aku mencoba bagian yang berkerikil tersebut. Wuah, rasanya nyos banget! Hehe. Setelah jalan-jalan dan kena matahari pagi, badan jadi lebih segar. Gejala masuk angin sudah hilang. Ternyata obat masuk angin itu mudah saja ya. Jalan pagi dan kena sinar matahari.

Sorenya untuk urusan e-ktp ini, aku diminta datang ke kelurahan Oro-oro Ombo hari Sabtu pukul 18.00-20.00. Untung di rumah aku masih ada baju hem, jadi tak perlu pinjam atasan. Aku membayangkan, antriannya bakal panjang. Mesti duduk berjam-jam menunggu giliran. Tetapi ternyata tidak. Waktu aku sampai di sana, aku hanya perlu mengantri satu orang. Sebelumnya aku menyampaikan kepada petugas bahwa nama yang tercantum di KTPku terakhir keliru. Kurang, lebih tepatnya. Nama belakangku hanya ditulis Widyaning, bukannya Widyaningsih seperti dalam akte kelahiran. Petugas yang ada saat itu kebanyakan adalah anak muda. Sepertinya mahasiswa. Mereka awalnya kurang paham waktu aku menjelaskan bahwa namaku keliru. Kata bapakku, petugas yang dulu mengatakan nama dalam KTPku keliru karena tidak cukup tempatnya. Repot memang kalau punya nama cukup panjang. Sebenarnya aku lebih suka disingkat saja. Mbak-mbak petugas yang masih muda itu mengatakan sepertinya permintaanku itu tidak bisa dipenuhi. Si Mbak mengatakan, “Kalau kemarin itu ada kasus, minta ditambah gelar. Itu bisa. Tapi kalau namanya diperbaiki, belum pernah.”
Aku dengan sedikit ngeyel berkata, “Lha kalau nama saya disingkat trus dikasih gelar, bagaimana?”
“Kayaknya nggak bisa, Bu.”
Wah, bagaimana dong? Padahal bagiku, gelar itu tidak penting. Tapai kalau agar namaku bisa diperbaiki, aku harus mencantumkan gelar, ya apa boleh buat? Dan aduh, kok aku dipanggil Bu ya sama mbak-mbak itu? Tampangku sudah tua ya? Hehe. Memang sih, rambutku sudah banyak yang putih, tapi kan masih berjiwa muda 😀

Sewaktu aku memberi penjelasan panjang lebar itu (dengan ditambah penjelasan dari kedua orangtuaku yang ikut juga saat itu), tiba-tiba datang seorang bapak-bapak. Mbak-mbak petugas di garda depan itu lalu berkata, “Nah, ini ada Bapak X. Dia petugasnya Bu,” katanya.

Ibuku yang melihat bapak-bapak itu langsung berkata, “Lo, Dik X to yang bertugas? Njenengan yang mengurusi e-ktp?”
“Inggih, Bu,” jawabnya sopan.
Woalah … ternyata dia temannya ibuku waktu masih berkantor dulu. Bapak itu kemudian mengatakan bahwa namaku bisa diganti sesuai dengan akta kelahiran, asal aku belum difoto.

Akhirnya tak lama kemudian aku difoto, diambil sidik jari, tanda tangan, dan foto iris. Untuk foto iris ini, alatnya semacam teropong. Untuk itu semua hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit. Rasanya lebih lama eyel-eyelan dengan petugas tadi daripada untuk foto dan lain-lain itu.

Aku sempat berpikir, bagaimana ya pelaksanaan e-ktp di Jakarta? Jika di Madiun, hampir tak banyak kendala. Kata ayahku, untuk satu RT di daerah kami, memang tidak semua diminta datang saat yang sama. Bergilir. Dan saudaraku yang rumahnya tak jauh dari kami, diminta datang pukul 20.00. Jarak rumah dengan kelurahan tempat untuk foto itu juga tak jauh. Naik motor lima menit sampai, deh.

Dari pengalamanku pulang kemarin itu, aku bersyukur besar di kota kecil. Di kota kecil, apa-apa mudah dan relatif aman. Ke pasar dekat, fasilitas penunjang kesehatan juga mudah dijangkau. Biaya hidup juga relatif murah. Jalanan di Madiun cukup lebar dan jarang sekali jalanan yang rusak. Mungkin bagi orang yang pertama kali datang ke sana, yang agak membingungkan adalah banyak jalan yang satu arah. Tetapi menurutku itu tak soal, karena arus lalu lintas jadi lebih rapi.

Ngomong-ngomong bagaimana e-ktp di daerahmu? Semoga lancar dan tidak banyak kendala.

Korupsi Itu …

Berapa tarif parkir di Jogja? Dulu, seingatku parkir motor cuma 300 rupiah. Tapi itu seingatku sudah lamaaa sekali. Lalu naik jadi 500 rupiah. Hmm, oke. Tak masalah.

Namun, aku ingat betul pernah ngeyel dengan seorang tukang parkir saat dia meminta lebih dari 500 rupiah.

“Loh, di karcisnya kan tertulis 500 rupiah, Mas?” tanyaku. Plus nada jengkel.

“Iya, tapi sekarang 1000 rupiah,” katanya. Ngotot dia juga.

“Di tempat lain masih lima ratus, Mas,” kataku lagi.

“Ini kan jalan Solo Mbak!”

Huh! Bayangkan, hanya karena kita parkir di sekitar tempat perbelanjaan, tarif parkir jadi lebih mahal. Menyebalkan. Oke, jika memang tarifnya seribu, mestinya ada aturan tertulisnya dong. Ini tidak, lo. Bahkan seingatku di beberapa jalan besar di Jogja, ada papan yang bertuliskan berapa tarif resmi untuk parkir sepeda motor. Tetapi kenyataannya? Tarifnya berlipat.

Sekarang ini kasus korupsi sedang marak. Sampai-sampai ada istilah cicak dan buaya. Di FB banyak orang yang memposting status seputar kasus korupsi ini. Ada yang memasang link berita, ada yang cuma menyuarakan pendapatnya.

Hal ini membuatku bertanya-tanya, kenapa ya kasus korupsi ini sepertinya alot banget ya? Sebagai orang bodoh dan tidak punya jabatan apa-apa, aku heran, apa susahnya menangkap koruptor? Kurasa rekaman yang kemarin diputar itu hanya salah satu bukti. Pasti ada dong bukti-bukti lain. Tetapi kok tidak segera dilakukan tindakan sih? Bahkan kesanku klemar-klemer alias lambat dan tidak ada ketegasan. Ah, embuhlah …

Tapi kurasa, korupsi ini hanya sebuah puncak gunung es. Maksudku, ada banyak hal yang jauh lebih besar yang mendasari korupsi ini. Tak usah jauh-jauh, barangkali hal-hal kecil seperti menarik uang parkir lebih besar itu juga menyumbang terjadinya korupsi yang besar sampai berjuta-juta atau bermilyar-milyar itu. Ini masalah mental bangsa ini, kupikir. Kalau bisa mengambil untung lebih banyak, kenapa tidak? begitu barangkali prinsipnya (CMIIW). Yang aku herankan adalah, kenapa ya mulai dari tukang parkir, pak RT, sampai orang-orang gedean di atas sana sepertinya sudah menganggap biasa penyelewengan uang?

Dulu, waktu aku masih di asrama, suster kepala asrama selalu mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam hal uang. Dan salah satu petuah suster yang aku ingat adalah jika ada teman yang menitip belanja, jangan lupa berikan semua uang kembaliannya. Walaupun uang kembalian cuma 50 rupiah, itu harus dikembalikan. Uang kecil yah kelihatannya? Tetapi uang seribu tak akan jadi seribu jika kurang 50 rupiah kan? Nasihat suster itu selalu kuingat sampai sekarang. Dan kupikir, hal kecil seperti itu bisa mengatasi adanya korupsi deh. Korupsi kan intinya penyelewengan uang untuk kepentingan pribadi.

Ah, sebenarnya aku mau ngomong apa sih? Aku cuma bertanya-tanya, jika benar-benar korupsi ini dilenyapkan dari bumi Indonesia, apakah semua orang siap? Kalau aku sih seneng-seneng saja. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah biasa mengambil uang yang bukan haknya? Jangan-jangan korupsi itu adiksi ya? Apakah orang yang demen korupsi itu kalau tidak korupsi jadi sakaw? …

(Ah, ini bener-bener postingan yang nggak mutu deh kayaknya. Muter-muter nggak jelas. Sorry buat yang baca …Hehehe.)