Pak RT-ku Menyebalkan Sekali

Aku tak ingat kapan pertama kali aku harus berurusan dengan Pak RT. Kalau tidak salah saat aku berumur tujuh belas tahun dan harus membuat KTP. Saat itu satu per satu temanku di sekolah sudah memiliki KTP. Dan ketika masuk bulan Juni 1995 … taraaaa … akhirnya tiba saatnya bagiku untuk mengurus KTP. Yihaaa!!! Tapi … tapi bagaimana caranya?

Kata ayahku pertama-tama harus meminta surat pengantar ke Pak RT.

“Berani kan ke Pak RT sendiri?”

Aku cuma ndomblong … terdiam dan mulai membayangkan harus berjalan dari rumahku ke rumah Pak RT. Rumah Pak RT itu terletak di sebuah gang tak jauh dari rumahku. Tapi jujur saja, aku tak suka menyusuri gang. Kenapa? Karena sepertinya semua orang yang rumahnya di gang itu akan memandangku, lalu mereka akan berbisik-bisik satu sama lain membicarakan aku. Oh, memang kedengarannya lebay ya? He he. Tapi bagi seorang anak pemalu seperti aku, aku memang tak suka menjadi pusat perhatian. Dan menurutku—sorry, ini mungkin subyektif sekali—orang-orang di daerah yang cukup padat penduduknya itu, seperti di dalam gang-gang sempit, sering kali terlalu berlebihan saat melihat orang lewat. Lalu aku harus menebar senyum ke sana ke mari kepada orang-orang yang sedang duduk-duduk santai di gang itu.

Membayangkan hal itu, aku pun menggeleng menjawab pertanyaan ayahku tadi. “Diantar Bapak ya?”

“Harus berani. Wong sudah besar kok ke Pak RT sendiri tidak berani.”

Idih, pakai menyebut-nyebut “sudah besar” segala. Dan itu berarti memang aku harus ke Pak RT sendiri. Tak akan ada yang mengantar.

“Tapi aku tidak tahu rumah Pak RT,” kilahku. Siapa tahu dengan begitu, aku tak harus sendiri ke sana.

“Nih, Bapak gambarkan ya.”

Mampus deh! Benar-benar harus ke Pak RT sendiri nih kalau Bapak sudah mulai menggambarkan denahnya.

“Kamu tahu gang di sebelah selatan situ kan?”

Aku mengangguk dengan enggan.

“Nanti kamu jalan masuk ke situ. Lalu kira-kira lima puluh meter kemudian, akan ada jalan kecil ke kanan.” Wih, masih masuk-masuk lagi rumahnya? pikirku. “Kamu masuk ke situ dan tak jauh dari situ akan ada pagar kecil. Nah, kamu masuk saja ke situ,” kata Bapak mengakhiri menggambar denah.

“Susah amat sih, Pak?” kataku. “Kalau nggak ketemu bagaimana?”

“Kalau nggak ketemu, tanya orang sekitar situ. Pasti mereka tahu.”

Oh, oh … rasanya seperti harus memulai sebuah petualangan ke sebuah pulau terpencil. Dan sungguh, aku yang pemalu ini tak suka jika harus melakukan semua itu sendirian. Tapi kalau tidak begitu, aku tak akan punya KTP dong.

Dan setelah berdiri di depan cermin agak lama untuk latihan mengucapkan kalimat pembuka di depan Pak RT, aku pun melangkahkan kaki ke rumah Pak RT.

Seperti yang sudah kuduga, saat memasuki gang itu aku harus menebar senyum ke sana ke mari. Lalu menjawab pertanyaan basa-basi: “Mau ke mana?”

Akhirnya aku dengan sukses menemukan rumah Pak RT. Memang mudah kok menemukan rumahnya. Tadi aku saja yang terlalu khawatir bin takut. Ha ha ha.

Pengalaman mencari rumah Pak RT itu tidak serta merta melunturkan rasa malasku untuk berhubungan dengan Pak RT plus birokrasinya. Tapi sepanjang pengalamanku ketika di Madiun dan di Jogja, Pak RT cukup baik dalam membantuku dalam mengurus surat-surat seperti KTP.

Tapi ketika di Jakarta ini, aku rupanya agak sial. Pak RT di daerahku itu sangat menyebalkan menurutku. Ceritanya begini, ketika suamiku harus mengurus KTP untuk keperluan kerjanya, mau tak mau dia harus mengurus KTP baru. Karena dari daerah, dia sudah mempersiapkan surat pindah. Tahu lah, surat-surat ala birokrasi yang berlembar-lembar itu loh …. Dan memang seperti itu kan caranya untuk mengurus KTP di tempat yang baru?

Seperti pengalamanku, aku kemudian mencari Pak RT untuk mendapatkan surat pengantar untuk mengurus KTP. Tapi coba tebak apa kata Pak RT?

“Lewat saya saja, bayar 250 ribu. Nanti minggu depan sudah jadi kok.”

“Pak, saya mau mengurus sendiri saja,” kata suamiku. Lagi pula, masak ngurus KTP kok sampai 250 ribu sih? Mahal amat! Bukannya di Jakarta ini, mengurus KTP gratis? Seperti yang ditulis di surat-surat kabar itu lo. Dan tampaknya Pak RT itu sudah bisa membaca gelagat kami bahwa harga 250 ribu untuk sepotong KTP ibu kota terlalu mahal.

“Kalau kalian mau mengurus sendiri, sama saja. Nanti di kelurahan juga akan dimintai uang.”

Jadi, dengan kata lain mau tak mau urusan KTP ini harus lewat dia, dan Pak RT tak akan memberikan surat pengantar. Pak RT yang aneh, pikirku. Aturan dari negara mana sih minta surat pengantar bikin KTP ke kelurahan saja kok tidak diberi?

Akhirnya, dengan hati dongkol kami mengangsurkan uang sejumlah 250 ribu kepadanya. Uang itu cukup untuk membuat KTP baru Jakarta dan pembuatan Kartu Keluarga untuk satu orang. Dan karena yang sedang membutuhkan KTP Jakarta adalah suamiku, jadi cukup dia saja yang menyetor uang. Sedang aku? No way! Selama masih jadi kontraktor alias masih pindah-pindah tempat tinggal, rasanya aku tak rela memberikan uang yang cukup banyak itu kepada Pak RT yang menyebalkan itu. Bodo amat deh soal KTP. Dan tahu nggak, begitu menerima uang itu, Pak RT dan istrinya yang dari tadi menemaninya, langsung mesam-mesem dan nada suaranya menjadi ramah. Dasar mata duitan, pikirku.

Aku tak tahu ke mana harus mengadu soal mahalnya mengurus KTP di Jakarta ini. Moga-moga saja dengan menuliskan pengalaman di blog ini, ada yang memberiku “pencerahan” bagaimana menghadapi penindasan yang semena-mena oleh Pak RT kampungan itu.

12 thoughts on “Pak RT-ku Menyebalkan Sekali

  1. Wah, rumah baru tetangga lama. :mrgreen:

    Ngomong2 soal sensus penduduk, aku benar2 tak percaya sama datanya. habis, 1 orang bisa punya KTP 3-4 biji krn tinggal berpindah-pindah dalam waktu dekat. (Yang ini pengalaman pribadi. aku pernah pnya KTP Belitung, Bandung dan Depok dalam rentang waktu 5 tahun).

    KTP Jepang cuma ada satu dan biasanya berlaku untuk 5 tahun. Kalaupun pindah ke daerah lain, cukup datang ke kantor pemda (kayak kecamatan/kelurahan gitu) dan kasih tau alamat baru kita. Lalu mereka akan mencatatkan alamat baru dibelakang KTP kita plus dicap, tanpa perlu ganti kartu baru.

    Soal seluruh urusan pake duit, itu sih emang udah mendarah daging (lihat postinganku ttg SIM). 250 ribu sih kemahalan. Mungkin “biaya sesungguhnya” cuma 150 ribu, tp krn si pendaftar bermata sipit, dikenakan biaya tambahan untuk obat mata😆

    • Memang, di sini percuma saja ngadain sensus. Wong pemerintahnya nggak niat menghitung berapa jumlah penduduknya kok. Makanya aku males bikin KTP baru, soalnya selain mahal, aku jadi punya 2 KTP. Males ngurusinnya kan? Dan di Jakarta ini, Pak RT malah ngajarin nggak bener. Heran deh, di ibu kota kok malah aturannya makin nggak jelas begini ya?

  2. dilematis memang mbak… tapi, begitulah jakarta. semua bisa diselesaikan dalam satu tempat, asal ada uangnya… prihatin tapi tak tau memberi saran apa…😦

    • Uda, saya baru menemui masalah kaya begini di Jakarta. Saat di kota lain saya pernah mengantar seorang teman yg mengurus KTP, ada juga sih yang petugasnya minta uang, tapi katanya untuk kas RT, misalnya. Tapi itu pun nggak banyak, paling mahal 20 ribu. Saya pikir itu wajar. Tapi kalau sampai minta 250 ribu dan apalagi pas kami minta surat pengantar ke kelurahan saja tidak dikasih, kok rasanya kebangetan ya? Padahal ini Jakarta lo, di Ibu Kota … Kok malah layanan publiknya lebih jelek daripada yg di daerah ya?

  3. yah, pindahan nih, sebel ya sama RT nya blogspot?ya emang begitu kabar dari metropolitan, urus sana duit, urus sini duit, tapi yg jelas gak cuma di jkt aja, kami aja yg pernah tinggal di pelosok riau, urus ktp “ditodong”tripleks berlembar2,di rt gak pa2, lha di kelurahan?tapi ya nego akhirnya….kapan ktp benar2 gratis ya?

  4. hmmm…. coba dikompori saja warga RT-nya spy demo.. minta penggantian RT he..he…

    begitulah Kris.. semua skr dihargai dengan uang… sedih..

  5. Saya selalu suka mencoba untuk hal baru. Di Madiun, orang2nya masih baik, maklum kota kecil, dan akrab antara tetangga satu dan lainnya.

    Pertama kali ke Jakarta dan berniat mengurus KTP sendiri, teman2 heran, tapi saya ngotot …memang pak RT nya agak nyebelin. Sebetulnya ngurus KTP mudah kok, hanya pengantar RT, RW langsung dibawa ke Kelurahan, nanti akan dikasih resi…dan 1 minggu atau 2 minggu kemudian KTP udah jadi.

    Dilingkunganku sekarang urusan lebih mudah, pak RT nya pilot, Pak RW nya kerja di Departemen Pertanian (istrinya dokter)…jadi semua sibuk. Kalau perlu apa2 malah cuma sms, kemudian surat ditinggal di rumah nya dan nantinya tinggal diambil pembantu. Di Kelurahan juga mudah, paling2 kia diminta memberi sumbangan sukarela, yang dimasukkan dalam kotak, mau ngasih Rp.1000,- juga nggak apa-apa.

  6. Saya juga mengalami hal yang sama, pengalaman saya seperti ini… menurut saya ini adalah pemalakan sistematis….

    dari RT asal, minta uang Rp. 25.000 -> untuk stempel saja (suratnya di terbitkan pengelola apartemen)

    terus ke RW, minta uang Rp. 20.000 -> stempel saja.

    Ke Lurah, Rp. 20.000.

    ke camat tidak ada biaya (mantabbbb!!!)

    Nih yang kaget, RT di domisili baru, RP 75.000/ kepala. WOW!!! -> kertasnya fotokopi tulis data dengan tulisan acak kadut.

    Besok ke lurah… kita lihat saja nanti…

    benar bener pemalakan sistematis yang mengakar di darah daging orang indonesia….

    Bayar pajak tapi tidak dapat pelayanan yang setimpal, sistem yang buruk

    Musti kemana ktia mengadu??? KPK??

    KPK tdk menerima pengaduan utk hal spt ini. Mereka terima pengaduannya utk korupsi besar. Memang tidak adil rasanya diperlakukan spt ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s